HMJ Dharmaduta — Pada 1925, jauh sebelum Indonesia merdeka, Tan Malaka sudah menuliskan gagasan tentang Republik Indonesia. Ia kerap dijuluki “Bapak Republik Indonesia” karena gagasannya tentang republik Indonesia. Namun, tokoh yang memperjuangkan lahirnya republik itu justru dieksekusi tanpa pengadilan oleh satuan militer Republik Indonesia pada 21 Februari 1949. Dengan segala jasa dan pemikirannya, apakah Tan Malaka memang pantas dibunuh oleh negara yang ia perjuangkan?
Sosok yang dikenal luas dengan nama Tan Malaka memiliki nama lengkap Sutan Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kiprahnya dalam mencerdaskan bangsa dimulai pada 1921 melalui Sekolah Sarekat Islam atau Sekolah Rakyat di Semarang. Ia menjadi kepala sekolah sekaligus pengajar. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak buruh dan masyarakat pribumi yang belum mendapat akses pendidikan kolonial. Melalui pendidikan kerakyatan, ia menanamkan nilai kesetaraan, kemandirian, serta kesadaran perjuangan.
Di bidang pemikiran kenegaraan, Tan Malaka menulis Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) pada 1925. Karya ini menjadi salah satu tulisan awal yang secara tegas menggagas konsep negara kesatuan berbentuk republik. Gagasannya kemudian memberi pengaruh pada sejumlah tokoh pergerakan nasional, termasuk Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir dalam menyusun fondasi negara. Ia juga menulis Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika), karya yang mendorong masyarakat berpikir lebih rasional dan ilmiah.
Visinya bahkan melampaui batas Nusantara. Jauh sebelum ASEAN terbentuk, melalui Thesis pada 1946, Tan Malaka merumuskan gagasan federasi negara-negara di Asia Tenggara dan Australia yang ia sebut “Aslia”. Gagasan itu dimaksudkan untuk menghadapi pengaruh imperialisme negara-negara besar. Di dalam negeri, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Tan Malaka berperan penting sebagai penggerak di belakang Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945.
Namun, sikap politiknya yang keras sering membuatnya berseberangan dengan arus utama pemerintah pusat. Ketika para pemimpin republik memilih jalur perundingan seperti Perjanjian Linggarjati dan Renville, Tan Malaka menggalang Persatuan Perjuangan dan menuntut “Merdeka 100%”, yakni kemerdekaan bagi rakyat, buruh, dan tani, sehingga negara dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing. Sikapnya itu membuatnya dianggap ancaman politik dan ia dipenjara tanpa pengadilan dari 1946 hingga 1948.
Setelah dibebaskan, ia kembali memimpin perjuangan gerilya di Jawa Timur saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada akhir 1948. Ia mendirikan Gerilya Pembela Proklamasi untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Namun, di tengah perjuangan itu, ia justru ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan tentara dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya, pada 21 Februari 1949. Ironisnya, hidup tokoh yang memperjuangkan lahirnya republik itu justru diakhiri oleh negara yang ia perjuangkan.
Makam pahlawan nasional Tan Malaka yang terletak di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. (Sumber: Kumparan.com)
Atas kedalaman pemikiran politiknya, tokoh pergerakan nasional Muhammad Yamin bahkan menganugerahkan julukan khusus “Bapak Republik Indonesia” kepada Tan Malaka, menyamakannya dengan peran George Washington bagi Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ, Presiden Soekarno pun secara resmi menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963 pada 28 Maret 1963.
Namun, dua pengakuan besar itu tidak menjamin namanya bertahan dalam ingatan bangsa. Memasuki era Orde Baru, stigma ideologi kirinya dan komunis membuat nama Tan Malaka perlahan dihapus dari kurikulum dan buku sejarah. Akibatnya, banyak generasi muda yang tidak mengenal sosoknya. Banyak dari mereka mengira julukan “Bapak Republik Indonesia” milik presiden, bukan Tan Malaka. Hilangnya jejak sang perumus konsep republik dari ruang kelas menjadi bukti bagaimana ingatan sejarah dapat dibentuk dan dibatasi oleh kepentingan kekuasaan.
